Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi vonis terhadap dua orang pelaku kekerasan terhadap asisten rumah tangga di Gianyar, Bali. LPSK menilai putusan tersebut berperspektif korban khususnya perempuan.

"Kedua vonis tersebut kami harapkan memberikan efek jera agar tidak ada korban lain," jelas Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Terkait vonis ini, LPSK juga melihat majelis hakim yang menangani kasus ini telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dalam kasus ini, PN Gianyar memvonis Desak Made Wiratningsih (36) hukuman 6 tahun penjara dan juga dijatuhi restitusi atau ganti rugi dari pelaku kepada korban senilai Rp 42 juta subsider 3 bulan penjara. Dua korban dalam kasus ini yaitu Eka Febriyanti (21) dan adiknya, Santi Yuni Astuti.

Selain Desak, PN Gianyar juga menyatakan penjaga rumah, I Kadek Erick, bersalah karena turut serta melakukan penganiayaan terhadap Eka. Erick divonis lima tahun penjara.

"Akibat perbuatan pelaku dan Security rumah pelaku, kedua korban mengalami luka parah yakni luka lebam dan kulit melepuh akibat disiram air panas," ujar Susilaningtyas.

Kedua ART tersebut mendapat siksaan selama Juli 2018 sampai Mei 2019 saat bekerja di rumah pelaku Made Desak Wiratningsih di Gianyar. Selain mendapatkan siksaan fisik, kedua korban juga diancam akan dihabisi keluarganya jika melaporkan peristiwa yang dialaminya.

LPSK juga mengapresiasi tukang ojek dan masyarakat sekitar yang memberi pertolongan kepada korban hingga kemudian kasus ini ditangani Polda Bali. LPSK kemudian secara proaktif menawarkan perlindungan kepada kedua korban.

"LPSK mengapresiasi peran serta masyarakat dan juga penanganan dari aparat penegak hukum yang sangat membantu korban," ujar Susilaningtyas.

Secara khusus LPSK mengapresiasi adanya vonis restitusi untuk terdakwa Made Desak Wiratningsih. Dengan adanya restitusi, dapat terlihat bahwa proses peradilan tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku tapi juga telah memperhatikan kerugian yang dialami korban.

Susilaningtyas mengatakan restitusi tidak diatur spesifik dalam UU KDRT. Namun, adanya restitusi pada vonis perkara KDRT menunjukkan majelis hakim memiliki perspektif korban yang baik.

"Kami berharap putusan ini menjadi acuan bagi hakim lain agar memiliki perspektif pemenuhan hak korban khususnya restitusi selain pemenjaraan bagi pelakunya bagi putusan-putusan KDRT lainnya," ucap dia.

Diketahui, korban tidak digaji selama tujuh bulan oleh majikannya. Kasus ini bermula Desak Made Wiratningsih selaku majikan marah hanya karena gunting hilang dan tidak ketemu.