Kapal China Masuk Natuna, Hanura Teringat Prabowo Garang soal Kedaulatan


Natuna - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan bakal bersikap 'cool' terkait kapal-kapal China yang melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. Hanura pun teringat Prabowo yang selalu bicara garang soal kedaulatan, terutama semasa Pilpres 2019.

"Kalau pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna, maka yang terusik adalah marwah dan harga diri bangsa Indonesia bukan? Bahkan pada saat Pilpres yang lalu Prabowo dengan garang, marah karena dia menganggap pertahanan Indonesia rapuh," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah, Sabtu (4/1/2020).

Inas menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Prabowo sebagai Menhan karena dinilai bakal menggetarkan negara lain. Menurutnya, keberadaan Prabowo dalam kabinet diharap membuat negara lain tak berani macam-macam terhadap keamanan nasional Indonesia.

"Jadi, bisa saja Jokowi mengangkat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan karena auman-nya dianggap bisa menggetarkan negara lain menjadi takut dan tidak berani macam-macam terhadap kemampuan keamanan Indonesia," tuturnya.

Inas lalu membandingkan ucapan Prabowo yang garang saat Pilpres itu dengan pernyataan 'cool'-nya saat ini. Inas menilai pernyataan tersebut kurang menunjukkan 'auman' Prabowo.

"Prabowo justru mengeong bak kucing memelas ketika China melanggar batas wilayah di Laut Natuna yang notabene adalah bagian dari teritorial Indonesia!" ucap Inas.

Sebelumnya, pemerintah lewat Menlu Retno Marsudi mengatakan akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI. Pemerintah menegaskan tidak mengakui klaim sepihak China dengan 9 garis putus-putus yang mereka buat sendiri.

RI menyatakan sikap ini berdasar pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal) tahun 2016.

Prabowo pun buka suara soal polemik masuknya kapal-kapal China di Natuna. Dia menegaskan ada upaya diplomasi untuk penanganan klaim China atas Natuna.

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (3/1).

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak pun telah menjelaskan maksud pernyataan Prabowo. Dia menegaskan upaya diplomasi merupakan jalan damai sebagai prinsip pertahanan.

"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar Dahnil, Sabtu (4/1).


Post a Comment

0 Comments